JAKARTA, saatini.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan bahwa proses perumusan fatwa haram vape atau rokok elektronik telah rampung sepenuhnya. Kini, fokus utama lembaga keulamaan tersebut beralih pada upaya sosialisasi secara masif agar masyarakat luas memahami landasan sekaligus dampak hukum dari penggunaan produk rokok elektrik tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penyebarluasan informasi mengenai fatwa tersebut menjadi agenda krusial yang harus segera dijalankan oleh jajaran pengurus di seluruh daerah. Arahan ini disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan Pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Untuk fatwa haram vape itu telah selesai dan tinggal menggencarkan sosialisasinya hingga ke tingkat masyarakat," ungkap KH Marsudi Syuhud dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sasar Gaya Hidup Anak Muda
Menurut Marsudi, tanggung jawab MUI tidak berakhir ketika sebuah fatwa selesai dirumuskan dan ditetapkan. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan pesan keagamaan tersebut tersampaikan secara utuh dan dipahami dengan benar oleh umat.
Langkah edukasi yang terstruktur dinilai sangat mendesak mengingat penggunaan vape kini telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi diharapkan tidak sekadar menyampaikan status hukum halal-haramnya saja, melainkan turut memaparkan alasan, dampak kesehatan, serta konteks penetapan fatwa secara komprehensif.
Pengurus Daerah Jadi Ujung Tombak Ekosistem Halal Nasional
Selain mengawal sosialisasi fatwa rokok elektronik, KH Marsudi Syuhud juga menginstruksikan seluruh pengurus MUI di daerah untuk terus memperkokoh ekosistem halal nasional. Ia menekankan bahwa transformasi jaminan produk halal merupakan proses berkelanjutan yang tidak boleh terhenti.
- Pengawalan Regulasi JPH: Dewan halal dan dewan sertifikasi terus bekerja aktif mengawal tahapan pemeriksaan, pengujian, hingga penetapan status kehalalan berbagai produk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
- Jembatan Kebijakan dan Masyarakat: Pengurus MUI di tingkat daerah memegang peran vital sebagai ujung tombak yang menjembatani kebijakan dari pusat agar mudah dicerna oleh masyarakat lokal.
- Peningkatan Literasi Umat: MUI menargetkan penguatan literasi keagamaan agar masyarakat semakin kritis dan selektif dalam memilih produk konsumsi sehari-hari.
"Kami di MUI konsisten menyuarakan pentingnya penguatan ekosistem halal di Indonesia. Upaya ini digalakkan secara berkesinambungan mulai dari tingkat pengurus daerah hingga pusat untuk memastikan implementasi jaminan produk halal semakin mengakar di masyarakat," pungkas Marsudi.
Tinggalkan Komentar