TANGERANG, saatini.com - Wacana pemindahan (translokasi) satwa langka badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menegaskan bahwa kebijakan relokasi tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa tanpa landasan ilmiah yang kuat.
Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, menilai rencana pemindahan satwa endemik terancam punah itu berisiko memicu permasalahan lingkungan baru apabila sekadar dijadikan jalan pintas dalam merespons ancaman bencana alam.
"Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru," ujar Endang Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima di Tangerang, Minggu (15/11/2026).
Keterikatan Ekologis dan Solusi Mitigasi di Habitat Asli
Menurut Endang, wacana translokasi tidak dapat dipandang sebatas proses administratif pemindahan satwa dari satu wilayah ke wilayah lain. Badak jawa memiliki keterikatan ekologis yang sangat erat dengan ekosistem alami di Ujung Kulon, sehingga setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi ilmiah, serta pelibatan para pakar konservasi dan masyarakat lokal.
Terkait kekhawatiran pemerintah akan potensi bencana tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di kawasan Selat Sunda, GMNI Banten menekankan bahwa solusi paling tepat adalah memperkuat sistem perlindungan dan mitigasi langsung di habitat aslinya.
- Penguatan Pengawasan Kawasan: Memperketat pengamanan dan pemantauan di zona inti konservasi TNUK.
- Perlindungan Ekosistem: Menjaga kelestarian vegetasi dan daya dukung lingkungan alami bagi kelangsungan hidup badak jawa.
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan: Memperkuat infrastruktur mitigasi bencana serta sumber daya pengelola Taman Nasional Ujung Kulon.
Alas Purwo Bukan Ruang Kosong, Desak Kementerian Kehutanan Transparan
Di sisi lain, Endang mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur bukanlah kawasan kosong yang siap menampung relokasi satwa begitu saja. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tersendiri yang wajib dijaga kelestariannya.
"Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua, silakan lakukan kajian secara serius, namun jangan dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan," tegasnya.
Atas dasar itu, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya serta memaparkan secara transparan hasil kajian kelayakan habitat, analisis risiko translokasi, hingga dampak jangka panjang terhadap populasi satwa langka tersebut.
"Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa prinsip kehati-hatian," pungkas Endang.
Tinggalkan Komentar