JAKARTA, saatini.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono (TAT) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda).

Pemanggilan ini berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) antara perusahaan daerah tersebut dan PT Pertamina EP yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi agenda pemanggilan tersebut kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar (Jampidsus),” kata Anang Supriatna.

Menurut Anang, pemeriksaan terhadap TAT dijadwalkan mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Kendati demikian, pihak Kejagung belum membeberkan secara rinci materi maupun substansi perkara yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Diambil Alih Jampidsus

Perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO bersama PT Pertamina EP periode 2009–2024 ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi, sebelum akhirnya diambil alih oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Anang menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari kerja sama pengelolaan sumur minyak yang berlokasi di wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, ditemukan dugaan penyimpangan serius serta pelanggaran prosedur perizinan sejak awal pelaksanaannya.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," ungkap Anang.

Kerugian Keuangan Negara Rp2 Triliun

Penyimpangan tata kelola dan pengabaian regulasi tersebut diduga kuat memicu defisit serta kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama operasi tersebut. Kejaksaan Agung menaksir nilai kerugian keuangan negara akibat perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," tegas Anang.

Hingga kini, tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung masih terus mendalami konstruksi perkara, mengumpulkan alat bukti tambahan, serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan KSO tersebut.