BANDUNG, saatini.com - Proses pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 dipastikan hampir rampung dan tinggal menunggu jadwal pengumuman resmi kepada publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,menegaskan bahwa seluruh tahapan perumusan upah telah disusun mengikuti formula yang diatur dalam ketentuan pemerintah.
"Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Dedi menekankan bahwa kebijakan penyesuaian upah buruh harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja serta menjaga kelancaran distribusi pasokan pangan di daerah. Langkah pengendalian harga di pasar menjadi krusial agar daya beli masyarakat tetap terlindungi.
"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," tegasnya.
Beralih ke Acuan Kebutuhan Hidup Layak, Nominal UMP Diproyeksikan Tembus Tiga Jutaan
Di sisi lain, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan UMP 2027 mendapat apresiasi dari kalangan serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat menilai Pemprov Jabar mulai beranjak meninggalkan formulasi lama pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan beralih menggunakan acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara bertahap.
Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengungkapkan bahwa dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung hingga Rabu (18/11/2026) malam, pihak pemerintah mengusulkan besaran UMP 2027 mengacu pada angka 70 persen dari KHL.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ungkap Dadan di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Buruh Dorong Angka 80 Persen KHL untuk Pangkas Kesenjangan Upah
Kendati mengapresiasi perubahan skema tersebut, Dadan menyatakan pihaknya terus mendorong agar penetapan UMP Jawa Barat 2027 dapat dinaikkan minimal menjadi 80 persen dari nilai KHL, melampaui angka usulan pemerintah daerah.
Menurut Dadan, perubahan pendekatan dalam penghitungan upah sangat mendesak dilakukan mengingat masih lebarnya jurang kesenjangan antara UMP Jawa Barat 2026 yang berada di kisaran Rp2,3 juta dengan standar nilai KHL Jawa Barat yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.
Ia menambahkan bahwa kaum buruh pada dasarnya tetap menargetkan pemenuhan standar 100 persen KHL di Jawa Barat, namun memahami bahwa target ideal tersebut membutuhkan tahapan penyesuaian yang realistis agar iklim dunia usaha tetap terjaga.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," pungkas Dadan.
Tinggalkan Komentar