JAMBI, saatini.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas utama dalam percepatan perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan afirmatif ini diambil setelah pemerintah memetakan masih adanya sejumlah wilayah di Tanah Air yang belum tersentuh layanan pemenuhan gizi tersebut.
Sudaryono menyampaikan bahwa jajaran BGN telah mengantongi daftar wilayah yang membutuhkan intervensi segera. Ia memastikan pelaksanaan program unggulan pemerintah ini tidak hanya terfokus di perkotaan atau kawasan yang mudah diakses, melainkan harus benar-benar menjangkau masyarakat di pelosok yang paling membutuhkan perbaikan asupan gizi.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Jambi, Jumat (20/11/2026).
Perkuat Tata Kelola Lewat Konsep MBG 2.0
Seiring dengan perluasan jangkauan wilayah penerima manfaat, Badan Gizi Nasional juga melakukan pembenahan menyeluruh pada aspek tata kelola dan sistem pengawasan di lapangan. Langkah reformasi internal tersebut diperkenalkan Sudaryono sebagai konsep MBG 2.0 guna menjamin setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.
Dalam skema pengawasan baru yang jauh lebih ketat ini, BGN mewajibkan seluruh unit pelaksana untuk menyusun laporan penggunaan dana secara harian. Selain memperjelas akuntabilitas administrasi keuangan, pengawasan langsung terhadap operasional dapur penyedia makanan juga diperkuat. Saat ini, BGN tengah memfokuskan pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi secara terpusat untuk memantau aktivitas dapur secara waktu nyata.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," jelasnya.
Pastikan Anggaran APBN Terbuka dan Bisa Diawasi Masyarakat
Sudaryono menilai bahwa pemerataan distribusi layanan serta ketatnya pengawasan merupakan dua pilar utama agar program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.Melalui transformasi tata kelola dalam kerangka MBG 2.0, BGN ingin membuka ruang transparansi seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut memantau jalannya program.
Menurut Sudaryono, publik sebagai pemilik sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhak mengetahui dan mengontrol bagaimana dana negara dikelola untuk pemenuhan gizi generasi penerus bangsa. Dengan keterbukaan informasi dan sistem pemantauan yang terukur, pemerintah berharap kepercayaan publik semakin menguat seiring berjalannya program MBG di seluruh pelosok Nusantara.
"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," pungkas Sudaryono.
Tinggalkan Komentar