LAMPUNG, saatini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2027 sebesar 7,79 persen. Dengan penyesuaian ini, standar upah minimum di provinsi berjuluk Sang Bumi Ruwa Jurai tersebut kini mencapai Rp3.285.152,48.

Keputusan penting ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan setelah melalui pembahasan maraton selama dua hari. Rancangan angka tersebut pun telah dikantongi persetujuannya oleh pucuk pimpinan daerah.

"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, saat dihubungi di Bandarlampung pada Jumat.

Rincian Kenaikan dan Formula Penetapan UMP 2027

Jika dibandingkan dengan ketetapan UMP Lampung tahun 2026 yang berada di angka Rp3.047.734, nominal upah minimum tahun 2027 mengalami penambahan sebesar Rp237.418,48.

"Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48," jelas Agus.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa formulasi perhitungan UMP Lampung 2027 menggunakan variabel indeks tertentu atau nilai alfa sebesar 0,8. Saat ini, keputusan yang telah disetujui Gubernur Lampung tersebut tinggal menuntaskan tahap akhir pemberkasan sebelum diumumkan secara terbuka.

"Penetapan upah minimum provinsi tersebut mengacu kepada nilai alfa sebesar 0,8. Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi," tambahnya.

Jaring Pengaman Pekerja dan Aturan Skala Upah

Agus menegaskan bahwa ketetapan UMP Lampung 2027 berfungsi sebagai safety net atau jaring pengaman bagi para pekerja agar mendapatkan penghidupan yang layak. Seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Lampung wajib mematuhi ketentuan upah terbaru ini.

Dalam penerapannya di lapangan, terdapat beberapa poin penting yang wajib diperhatikan oleh pemberi kerja maupun pekerja:

  • Berlaku bagi pekerja baru: Ketentuan UMP sebesar Rp3.285.152,48 ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.
  • Kewajiban struktur dan skala upah: Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah yang besaran nilainya di atas UMP.
  • Pengecualian sektor usaha: Ketentuan penerapan UMP ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

"Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil," tutup Agus.