JAKARTA, saatini.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) mulai pukul 14.00 WIB. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis pada Kamis pagi, salah satu agenda utama dalam sidang tersebut adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah politik di parlemen ini mencuat setelah sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi menyerahkan usulan HMP pada Rabu (11/11/2026) sebagai buntut polemik persoalan ijazah.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, sebelumnya mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah ditandatangani oleh perwakilan lintas partai politik di Senayan sebelum dibawa ke forum tertinggi pengambilan keputusan DPR.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Agenda Legislasi Lain dalam Rapat Paripurna DPR

Selain mengumumkan pengajuan penggunaan hak anggota dewan terkait posisi Wakil Presiden, Rapat Paripurna pada Kamis siang juga memuat dua agenda legislasi strategis lainnya:

  • RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang: Penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI.
  • RUU tentang Statistik: Pembicaraan mengenai perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang terkait beserta pengambilan keputusan resmi di tingkat paripurna.

Komisi III DPR Panggil Kapolri Soal Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

Di samping agenda Rapat Paripurna, aktivitas parlemen pada Kamis ini juga diwarnai oleh rapat kerja penting antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Komisi III DPR RI dijadwalkan meminta penjelasan komprehensif dari pucuk pimpinan Polri mengenai langkah penegakan hukum atas kasus tindakan penyadapan ilegal (illegal interception) terhadap Presiden RI. Para legislator juga akan mendalami perkembangan penyidikan terkait tindakan maupun jaringan kegiatan lain yang diduga dikendalikan oleh para tersangka kasus penyadapan tersebut.