JAKARTA, saatini.com - Polda Metro Jaya meluruskan kabar simpang siur yang beredar mengenai penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tindakan penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mendatangi keberadaan Firli di sebuah gelanggang olahraga (GOR) bulutangkis. Langkah ini diambil sebagai respons cepat setelah Firli tercatat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan resmi.

"Enggak ada yang diamankan," tegas Budi Hermanto saat memberikan konfirmasi kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Budi menjelaskan detail mengenai kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di lokasi aktivitas Firli tersebut. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketidakhadiran tersangka dalam agenda penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai didatangi petugas, Firli menyampaikan komitmen kooperatifnya untuk menghadiri pemeriksaan susulan yang dijadwalkan pihak kepolisian.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ungkap Budi.

Jeratan Pasal dan Ancaman Hukuman Mantan Ketua KPK

Kasus hukum yang menyeret purnawirawan jenderal bintang tiga Polri ini berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian RI.

Atas perbuatannya, Firli Bahuri dijerat dengan sangkaan pasal berlapis:

  • Pasal 12e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) juncto Pasal 65 KUHP.
  • Pasal 36 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang secara tegas melarang insan maupun pimpinan KPK bertemu langsung dengan pihak tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK tersebut, pelanggaran atas larangan pertemuan langsung ini membawa ancaman sanksi pidana kurungan penjara maksimal 5 tahun.