JAKARTA, saatini.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menjadwalkan ulang pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda pengisian kekosongan jabatan, pemilihan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa agenda kenegaraan tersebut diundur selama satu pekan dari rencana semula 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), setelah menerima surat balasan dari Presiden terkait padatnya agenda kenegaraan.
"Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Alasan Penundaan: Beri Ruang Presiden Matangkan Dua Nama Calon Wapres
Muzani menjelaskan bahwa rapat gabungan kali ini merespons surat tanggapan Presiden atas surat MPR tertanggal 13 November 2026 yang sebelumnya menetapkan jadwal sidang pada 2 Desember 2026.
"Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih," ujarnya.
Sesuai mekanisme yang berlaku, apabila Sidang Paripurna digelar pada 2 Desember, maka Presiden wajib menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang, atau setidak-tidaknya pada 18 November 2026.
Namun, menurut Muzani, tingginya kesibukan agenda kenegaraan membuat Presiden Prabowo Subianto membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua figur calon secara matang. Terlebih, Presiden perlu menjalin koordinasi intensif dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh nasional guna menghimpun masukan.
"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," tambah Muzani.
Susunan Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pemilihan Wapres
Selain menyepakati perubahan tanggal sidang, Rapat Gabungan MPR juga menyetujui bahwa prosesi pelantikan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan berlandaskan semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan pemilihan dan verifikasi persyaratan calon, MPR turut menetapkan struktur perangkat kerja internal sebagai berikut:
- Panitia Ad Hoc: Diketuai oleh Bambang Wuryanto, didampingi dua orang Wakil Ketua, serta beranggotakan 36 orang perwakilan yang ditetapkan dari unsur fraksi-fraksi dan Kelompok DPD.
- Tim Verifikasi: Posisi koordinator dipegang oleh Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim,dan posisi sekretaris diisi oleh perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Tinggalkan Komentar