JAKARTA, saatini.com - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa dokumen ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah melalui serangkaian uji laboratorium forensik secara menyeluruh dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepolisian menilai tidak ada urgensi maupun kebutuhan hukum untuk melakukan pengujian forensik ulang terhadap dokumen tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa proses pengujian ilmiah telah dilakukan secara profesional oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan hasilnya dituangkan secara resmi ke dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berkas Perkara Telah Dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Trunoyudo mengungkapkan bahwa hasil uji forensik yang menjadi salah satu instrumen pemenuhan kelengkapan berkas perkara tersebut saat ini telah resmi dilimpahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah pengujian ilmiah yang dilakukan institusi kepolisian ini bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum secara transparan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan," tuturnya.

Menanggapi desakan berbagai pihak terkait permohonan uji ulang, Trunoyudo memastikan bahwa seluruh tahapan teknis verifikasi keaslian dokumen telah ditangani oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan rampungnya rangkaian penyidikan tersebut, Polri menyatakan pemeriksaan baru tidak diperlukan lagi.

"Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut," pungkasnya.

Permintaan Uji Ulang dari Kubu Roy Suryo di Persidangan

Pernyataan tegas Polri ini disampaikan menyusul langkah hukum yang ditempuh oleh tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, melayangkan surat resmi kepada majelis hakim yang berisi permohonan pemeriksaan serta pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi dengan menyertakan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang diterbitkan pada November 1985. Selain kepada majelis hakim, surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung,Ketua Komisi Yudisial, hingga pimpinan DPR RI.