Jakarta, Saatini.com – Isu soal pembayaran gaji dan dana pensiun aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi tengah menjadi perhatian publik. Namun, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan resmi untuk memperluas jalur pembayaran tersebut.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pembahasan yang berjalan saat ini lebih mengarah pada upaya memperkuat serta memperluas layanan koperasi.

Kemenkop Luruskan Isu Gaji ASN Lewat Koperasi

Ahmad mengatakan Kemenkop memang tengah mengupayakan agar koperasi bisa menjadi salah satu mitra dalam layanan pembayaran bagi pensiunan ASN atau PNS. Skema tersebut nantinya akan berjalan seperti layanan yang selama ini dilakukan PT Pos dan perbankan.

“Contohnya saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank," kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Meski demikian, ia menekankan bahwa upaya tersebut bukan berarti pemerintah sudah menetapkan koperasi sebagai jalur baru pembayaran gaji maupun pensiun ASN secara resmi.

Dengan demikian, informasi mengenai perluasan mekanisme pembayaran gaji dan dana pensiun ASN perlu dilihat secara utuh. Fokus Kemenkop saat ini adalah mendorong peningkatan kapasitas koperasi agar mampu menyediakan layanan yang lebih luas bagi masyarakat.

Koperasi Tak Akan Geser Peran Perbankan

Ahmad juga menegaskan bahwa keterlibatan koperasi tidak ditujukan untuk menggantikan fungsi perbankan. Posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan lembaga perbankan lainnya tetap memiliki peran dalam ekosistem layanan keuangan.

Sebaliknya, koperasi diharapkan dapat memberikan pilihan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan. Layanan tersebut tetap harus berjalan secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Menurut Ahmad, konsep tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan berbagai pihak menjalankan perannya masing-masing. Karena itu, kehadiran koperasi tidak harus dipandang sebagai kompetitor bagi sektor perbankan.

Transformasi Koperasi Jadi Sorotan

Lebih jauh, Ahmad menyebut penguatan layanan menjadi bagian dari arah transformasi koperasi di Indonesia. Koperasi tidak lagi hanya diarahkan sebagai wadah ekonomi bagi anggota, tetapi juga perlu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern dan profesional.

Transformasi tersebut diharapkan membuat koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Pengembangan layanan menjadi salah satu cara untuk memperluas manfaat ekonomi koperasi tanpa menghilangkan fungsi utamanya.

“Setiap kali kita ingin memajukan layanan koperasi, tujuannya harus jelas memperkuat ekonomi warga dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” katanya.

Perhatian Publik Jadi Energi Kemenkop

Ahmad juga mengapresiasi besarnya perhatian masyarakat terhadap berbagai program transformasi yang tengah dijalankan Kemenkop. Menurutnya, dinamika tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap perkembangan koperasi nasional.

Kemenkop menilai perhatian dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah pun ingin memperkuat ekosistem koperasi agar semakin mampu memberikan layanan kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi besar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap Kementerian Koperasi. Perhatian ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus membenahi dan memperkuat ekosistem koperasi nasional," ujarnya.

Belum Ada Keputusan Resmi

Jadi, isu pembayaran gaji dan dana pensiun ASN melalui koperasi belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Kemenkop saat ini baru mendorong kemungkinan koperasi menjadi mitra dalam layanan pembayaran bagi pensiunan ASN atau PNS.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan arah transformasi koperasi menuju lembaga ekonomi yang lebih modern, profesional, dan mampu menghadirkan alternatif layanan bagi masyarakat.

Dengan penjelasan tersebut, publik perlu membedakan antara rencana pengembangan layanan koperasi dengan keputusan resmi mengenai mekanisme pembayaran gaji ASN. Kemenkop memastikan belum ada keputusan pemerintah untuk memperluas jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN. (DIN)