JAKARTA, saatini.com - Standar pengupahan bagi para pekerja di ibu kota memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan,yang menandai lonjakan signifikan hingga menembus angka enam jutaan rupiah.
Ketetapan tersebut disahkan setelah Pramono menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2027, menyusul tercapainya kesepakatan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," ujar Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Lompatan Kenaikan Rp407 Ribu, Lampaui Persentase Tahun 2026
Dibandingkan UMP Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876, upah minimum tahun depan mengalami penambahan sebesar Rp407.065 atau naik 7,1 persen. Persentase kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan penyesuaian pada tahun 2026 yang sebesar 6,1 persen.
Pramono menegaskan bahwa perumusan angka baru tersebut merupakan wujud kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan menyelaraskan peningkatan daya beli pekerja sekaligus menjaga ketahanan operasional dunia usaha di Jakarta.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," tegasnya.
Rapat Maraton Tiga Hari Hasilkan Kesepakatan Sebelum Tenggat Waktu
Menurut Pramono, proses perundingan UMP Jakarta 2027 berlangsung intensif selama tiga hari melalui forum tripartit yang mempertemukan unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha.
Sinergi ketiga pihak membuat Pemprov DKI Jakarta berhasil menuntaskan penetapan upah lebih cepat dari batas akhir nasional yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026). Pramono menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadi penengah yang adil agar keseimbangan ekonomi ibu kota tetap terjaga.
"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," kata Pramono.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar