Harga beras mulai terkendali, inflasi pangan Oktober melandai menjadi 0,77%. Bapanas mengandalkan SPHP, operasi pangan murah, dan cadangan beras untuk menjaga pasokan nasional.

JAKARTA, saatini.com – Perkembangan harga pangan nasional membawa kabar positif pada Oktober 2026. Inflasi pangan atau komponen harga bergejolak (volatile food) tercatat melandai menjadi 0,77% secara bulanan, turun tajam dibandingkan September yang mencapai 1,46%.

Penurunan tersebut terjadi seiring berbagai langkah intervensi pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan. Salah satu komoditas yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah beras, yang hampir tidak memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut stabilitas harga pangan mulai menunjukkan perbaikan setelah pemerintah memperkuat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar stok beras nasional memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pangan kita kuat. Apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan sebagainya," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Inflasi Beras Nyaris Nol, Tekanan Harga Pangan Mereda

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi umum nasional mengalami perlambatan, baik secara tahunan maupun bulanan. Hingga Oktober 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,22%, lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 0,33%.

Perkembangan lebih mencolok terlihat pada kelompok pangan bergejolak. Inflasi pangan secara bulanan turun dari 1,46% pada September menjadi 0,77% pada Oktober 2026.

Beras menjadi salah satu komoditas yang mencatatkan perkembangan penting. BPS melaporkan inflasi beras secara bulanan hanya mencapai 0,08% pada Oktober, sehingga kontribusinya terhadap tekanan inflasi pangan relatif kecil.

Angka tersebut turun tajam dibandingkan September yang mencatat inflasi beras sebesar 0,80%. Bahkan, inflasi beras pada September menjadi yang tertinggi sepanjang 2026 sebelum kembali melandai pada bulan berikutnya.

Sebelum September, inflasi beras juga sempat mencapai 0,65% pada Maret 2026. Periode tersebut bertepatan dengan puncak Ramadan dan Idulfitri yang menjadi salah satu momentum peningkatan kebutuhan masyarakat.

Amran menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan beras dan kestabilan harga sepanjang tahun. Pemerintah pun terus mengoptimalkan intervensi agar fluktuasi harga tidak membebani masyarakat.

Bulog Salurkan 161 Ribu Ton Beras Selama Oktober

Untuk menjaga stabilitas harga selama Oktober, Bapanas memberikan penugasan tambahan dalam program SPHP beras. Kebijakan ini melanjutkan penugasan sebelumnya yang mulai berjalan sejak Maret 2026.

Penugasan pertama penyaluran SPHP beras tersebut telah mencapai realisasi 100% oleh Perum Bulog pada minggu keempat September. Setelah menyelesaikan target awal, pemerintah kembali memperkuat distribusi melalui penugasan tambahan.

Bapanas mencatat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat mencapai sekitar 161 ribu ton sepanjang Oktober 2026. Sebagian besar beras tersebut mengalir melalui program SPHP yang dijalankan Bulog.

Program tersebut bertujuan menjaga akses masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, terhadap beras dengan harga terjangkau. Dengan distribusi cadangan pemerintah, masyarakat memiliki alternatif pasokan ketika harga di pasar mengalami fluktuasi.

Amran menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan stabilitas beras di tengah ketidakpastian kondisi global. Menurutnya, ketersediaan stok nasional menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.

"Beras itu harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini sedang siaga waspada. Namun kita di Indonesia, insya Allah aman," tutur Amran.

Gerakan Pangan Murah Digelar 1.595 Kali di 38 Provinsi

Selain mengandalkan distribusi beras SPHP, pemerintah juga memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah. Bapanas menggandeng pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk menyediakan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Sepanjang Oktober 2026, pelaksanaan GPM mencapai 1.595 kegiatan yang tersebar di 38 provinsi. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan tanpa harus menghadapi lonjakan harga di pasar.

Pelaksanaan GPM juga memperkuat upaya menjaga stabilitas pasokan di berbagai wilayah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Langkah lainnya dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program Bapanas ini membantu memindahkan stok pangan dari daerah yang mengalami surplus menuju wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Realisasi FDP selama Oktober 2026 mencapai lebih dari 22,2 ton berbagai komoditas pangan. Salah satu distribusi yang mendapat perhatian adalah pengiriman cabai rawit merah ke daerah yang sedang menghadapi fluktuasi harga.

Dengan kombinasi SPHP, GPM, dan FDP, pemerintah menjalankan intervensi dari sisi pasokan maupun distribusi. Strategi tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

Stok Beras Pemerintah Tembus 4,5 Juta Ton

Di tengah upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah memiliki cadangan beras dalam jumlah besar. Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton hingga akhir Oktober 2026.

Jumlah tersebut menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Cadangan beras dapat digunakan untuk melakukan intervensi ketika harga pasar mengalami tekanan maupun ketika masyarakat membutuhkan dukungan pasokan.

Pemerintah juga memanfaatkan stok tersebut untuk mendukung penyaluran bantuan pangan. Program ini menyasar keluarga penerima manfaat yang masuk kelompok desil satu hingga empat.

Melalui bantuan tersebut, pemerintah berupaya menjaga akses pangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, penyaluran SPHP membantu memperluas ketersediaan beras dengan harga terjangkau di pasar.

Besarnya cadangan beras juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasokan. Namun, pengelolaan stok dan distribusi tetap menjadi faktor penting agar cadangan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat.

El Nino Mengancam Produksi Pangan, Pemerintah Siapkan Antisipasi

Meski inflasi pangan mulai melandai dan stok beras mencapai jutaan ton, pemerintah masih menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya adalah fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi kondisi pangan, baik di Indonesia maupun secara global.

Amran menyebut El Nino kali ini diperkirakan menjadi salah satu fenomena dengan tingkat keparahan tinggi. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari dengan memperkuat sektor hulu hingga hilir.

Penguatan dari hulu hingga hilir menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan ketika kondisi iklim menghadirkan tantangan. Pemerintah juga mengandalkan cadangan beras untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menstabilkan harga.

"El Nino saat ini dikatakan yang paling berat. Tapi Indonesia sudah bersiap sejak jauh-jauh hari, mulai dari penguatan hulu sampai hilir. Tidak perlu khawatir berlebihan. Insya Allah pangan kita aman," ucap Amran.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap mewaspadai risiko terhadap produksi dan distribusi pangan. Meski stok beras saat ini mencapai 4,5 juta ton, upaya menjaga pasokan perlu terus berjalan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Stabilitas Harga Beras Jadi Kunci Menjaga Daya Beli Masyarakat

Perlambatan inflasi pangan pada Oktober 2026 memberikan gambaran mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok nasional. Penurunan inflasi beras hingga 0,08% secara bulanan juga menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian harga pangan.

Namun, pemerintah masih perlu menjaga konsistensi distribusi agar kondisi tersebut berlanjut. Apalagi, ancaman El Nino berpotensi menghadirkan tantangan baru terhadap ketersediaan komoditas pangan.

Dengan cadangan beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton, Bapanas dan Bulog memiliki stok untuk mendukung berbagai program intervensi. Penyaluran SPHP, bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah, dan Fasilitasi Distribusi Pangan menjadi instrumen yang terus dioptimalkan.

Ke depan, efektivitas program tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Stabilitas harga beras pun tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli serta ketahanan pangan nasional. (*)