Menteri PKP Maruarar Sirait ingin bantuan rumah dibarengi dukungan usaha dan sertifikasi tanah. Pemerintah mencatat 1,79 juta unit rumah telah dibangun dan direnovasi hingga 15 Oktober 2026.

Jakarta, Saatini.com - Program Bedah Rumah pemerintah tidak hanya menyasar perbaikan hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin program tersebut berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha, hingga penyelesaian masalah sertifikasi tanah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas manfaat program perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, penerima bantuan diharapkan tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Bedah Rumah Prabowo Diperluas, Warga Bisa Dapat Bantuan Usaha

Maruarar menegaskan bahwa perbaikan rumah perlu berjalan bersama dukungan lain sesuai kebutuhan penerima manfaat. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu.

“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” kata Maruarar.

Menurut Maruarar, pendekatan komprehensif diperlukan agar bantuan pemerintah tidak berhenti pada renovasi bangunan. Pemerintah juga ingin membantu masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah atau membutuhkan dukungan untuk menjalankan usaha.

Program tersebut merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi hunian sekaligus kebutuhan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Kondisi Rumah dan Ekonomi Jadi Penentu Bantuan

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah milik seorang warga bernama Ester yang kondisinya tidak layak huni. Kunjungan itu menjadi salah satu bagian dari upaya melihat langsung kebutuhan masyarakat sebelum menentukan bentuk bantuan yang sesuai.

Maruarar menilai kondisi tempat tinggal dan kemampuan ekonomi penghuni menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Ketepatan sasaran menjadi perhatian karena setiap keluarga bisa menghadapi persoalan yang berbeda. Sebagian membutuhkan perbaikan rumah, sementara sebagian lainnya juga memerlukan bantuan untuk mengurus sertifikat tanah atau mengembangkan usaha.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dengan demikian, program perumahan dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

Sertifikasi Tanah dan Bantuan Usaha Ikut Jadi Perhatian

Selain memperbaiki rumah yang tidak layak huni, pemerintah mendorong penyelesaian persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya membantu warga yang masih menghadapi kendala dalam urusan legalitas tanah.

Maruarar juga menekankan pentingnya bantuan usaha bagi masyarakat yang belum memiliki sumber penghasilan dari kegiatan ekonomi mandiri. Menurutnya, dukungan tersebut perlu menyesuaikan kebutuhan penerima agar manfaat program lebih menyeluruh.

Dengan menggabungkan perbaikan hunian, penyelesaian sertifikasi tanah, dan pemberdayaan usaha, pemerintah ingin menjawab beberapa persoalan masyarakat sekaligus. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan keluarga sebagai bagian penting dari pelaksanaan program perumahan.

Bunga Pembiayaan PNM Turun dari 22% Menjadi 8%

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut menyoroti peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan pembiayaan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian, terutama bagi pelaku usaha kecil.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pembiayaan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Salah satu langkah yang disorot ialah penurunan suku bunga pembiayaan PNM dari sebelumnya sekitar 22 persen menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo.

Penurunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan biaya pembiayaan yang lebih rendah, kebijakan ini diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha.

Maruarar ingin pemberdayaan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hunian. Artinya, bantuan pemerintah tidak hanya berfokus pada kondisi fisik rumah, tetapi juga memperhatikan kemampuan keluarga untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Realisasi Pembangunan dan Renovasi Rumah Capai 1,79 Juta Unit

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat capaian pembangunan dan renovasi rumah mencapai 1.790.081 unit sejak Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026. Angka tersebut mencakup pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah yang sudah ada.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul menyampaikan angka tersebut dalam pemaparan capaian kementeriannya di Jakarta, Selasa (20/10).

“Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit,” ujar Didyk.

Dari total tersebut, pembangunan rumah baru mencapai 1.103.918 unit. Sementara itu, renovasi rumah menyumbang 686.163 unit.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa capaian program mencakup dua bentuk intervensi, yakni penyediaan hunian melalui pembangunan dan peningkatan kelayakan rumah melalui renovasi. Kementerian PKP juga menegaskan bahwa capaian itu melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan.

“Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan,” kata Didyk.

Program Perumahan Didorong Beri Manfaat Lebih Luas

Upaya memperluas manfaat Program Bedah Rumah menunjukkan bahwa agenda perumahan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan jumlah unit yang dibangun atau direnovasi. Pemerintah juga menyoroti kebutuhan masyarakat terkait legalitas tanah dan akses untuk menjalankan usaha.

Di tengah capaian 1,79 juta unit pembangunan dan renovasi rumah hingga 15 Oktober 2026, pendekatan komprehensif menjadi salah satu fokus yang disampaikan Maruarar. Melalui dukungan yang menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat, program diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi hunian sekaligus mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. (*)