JAKARTA, saatini.com - Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian impresif sepanjang sepuluh bulan pertama tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi PNBP hingga 31 Oktober 2026 telah menembus Rp551,8 triliun atau mencapai 120 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026,melonjak sebesar 37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa lompatan penerimaan tersebut turut ditopang oleh sejumlah setoran yang bersifat sekali waktu (one-off), terutama hasil penertiban kawasan hutan yang menyumbang lebih dari Rp55 triliun ke kas negara.

Kenaikan Harga Komoditas Dongkrak Pendapatan SDA

Selain kontribusi penertiban kawasan hutan, seluruh komponen pembentuk PNBP menunjukkan performa positif hingga akhir Oktober 2026. Pada pos pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi tercatat sebesar Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3 persen (yoy), yang dipicu oleh tren penguatan harga komoditas global.

"Harganya tinggi, makanya PNBP-nya juga meningkat," ujar Suahasil Nazara menjelaskan faktor pendorong lonjakan penerimaan SDA.

Secara terperinci, kontribusi komponen PNBP hingga akhir Oktober 2026 meliputi:

  • Sumber Daya Alam (SDA): Total Rp256,1 triliun, yang bersumber dari sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp105,1 triliun serta sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.
  • PNBP Kementerian/Lembaga (K/L): Terealisasi sebesar Rp130 triliun, angka ini telah melampaui proyeksi dalam laporan semester (lapsem), meski pemerintah masih mengupayakan tambahan setoran sekitar Rp6,1 triliun.
  • Badan Layanan Umum (BLU): Mencatatkan pendapatan sebesar Rp107,7 triliun.
  • Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND): Mencapai Rp58 triliun, bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen dari special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Pendapatan Negara Capai Rp2.618 Triliun, Keseimbangan Primer Surplus

Secara keseluruhan, total pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 membukukan angka Rp2.618 triliun atau setara 83 persen dari pagu APBN 2026. Selain PNBP, penerimaan perpajakan tumbuh solid sebesar 20,8 persen (yoy) menjadi Rp2.064 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun (76,2 persen target) serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun (79,5 persen target).

Di sisi belanja negara, realisasi hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6 persen (yoy), setara 78 persen dari pagu anggaran. Rincian penyalurannya mencakup:

  • Belanja Pemerintah Pusat: Sebesar Rp2.343,6 triliun, terbagi atas belanja K/L senilai Rp1.239,1 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.104,5 triliun.
  • Transfer ke Daerah (TKD): Tersalurkan sebesar Rp653,6 triliun.

Dengan kinerja pendapatan dan belanja tersebut, APBN hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit terkendali sebesar 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp379,3 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer berhasil membukukan surplus sebesar Rp114,8 triliun, jauh lebih baik dibandingkan desain awal APBN yang memproyeksikan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun.