JAKARTA, saatini.com - Wacana mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai bergulir di parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, secara terbuka menyebut nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ketika dimintai pandangan mengenai figur yang tepat mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Lalu Hadrian kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Kendati menyuarakan harapan internal partainya, ia menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden masih berada dalam tahap dinamika politik yang terus berjalan.

"Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses," ujar Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Jumat.

PKB Hormati Proses Konstitusi dan Komunikasi Lintas Partai

Lalu Hadrian mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti siapa sosok final yang akan dipilih untuk menggantikan posisi Gibran. Meski demikian, ia menduga komunikasi intensif antarpartai politik di koalisi pemerintahan mengenai kandidat wakil presiden definitif sudah mulai berlangsung.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jajaran PKB sepenuhnya menghormati seluruh mekanisme konstitusional yang tengah berjalan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

"Kita tunggu saja, ya," singkatnya.

Tahapan Konstitusi: Tenggat 14 Hari bagi Presiden dan 60 Hari bagi MPR

Kekosongan kursi Wakil Presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam pertemuan tertutup selama sekitar 20 menit bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR.

Sesuai aturan konstitusi yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, terdapat dua tahapan utama dengan batas waktu yang mengikat:

  • Usulan Calon dari Presiden (Maksimal 14 Hari): Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan resmi dari MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
  • Proses Penetapan di MPR (Maksimal 60 Hari): Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak Gibran resmi berhenti untuk menyelenggarakan sidang guna memproses dan menetapkan wakil presiden definitif yang baru.