JAKARTA, saatini.com - Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi tersebut diduga kuat digunakan sebagai posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal yang berinisial EHS (Eko Hadi Santoso).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan langkah penegakan hukum tersebut. Ia menyebut tim penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam di lokasi kejadian.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," ujar Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pengembangan Perkara Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden

Susatyo menjelaskan bahwa penggeledahan di Cipete merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar. Perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya yang saat ini tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan barang bukti maupun temuan spesifik yang disita dari rumah tersebut. Susatyo memastikan hasil lengkap dari penggeledahan dan olah TKP akan diungkap secara resmi melalui konferensi pers mendatang.

Jerat Pasal Dugaan Makar dan Daftar Empat Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk unsur pemufakatan jahat yang berkelindan dengan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam:

  • Pasal 191 KUHP, Pasal 193 KUHP, dan/atau Pasal 196 KUHP
  • Jo. Pasal 160 KUHP
  • Jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
  • Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana

Sebagai informasi, dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka yang seluruhnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), AS (Ahrie Sonta), EHS (Eko Hadi Santoso) dan SU (Slamet Uliandi).