JAKARTA, saatini.com - Polemik penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer mendadak jadi sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan aliran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia—anak usaha milik pesohor sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Menanggapi sorotan tajam tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi resmi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (10/11/2026).

Penjelasan Resmi RANS: Diklaim Profesional dan Transparan

Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama komersial yang dijalin perseroan maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain selalu dijalankan secara profesional.

Chintami memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan melalui prosedur resmi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya diakses secara terbuka melalui platform pengadaan digital publik.

"Seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat. Ini sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," tulis Chintami.

Rincian Alokasi Dana Rp14,69 Miliar dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Berdasarkan data yang diungkapkan ICW dari portal data.inaproc.id milik LKPP, alokasi anggaran tersebut berasal dari dua kementerian berbeda dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) - 2024:

  • Nilai Kontrak: Rp 3.900.000.002 (5 paket pengadaan) melalui Satuan Kerja Museum dan Cagar Budaya.
  • Tujuan: Mempromosikan museum-museum di Indonesia agar mendongkrak tingkat kunjungan publik.
  • Rincian Output: Meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp 452,6 juta), Instagram Reels Raffinagita1717 (Rp 205,8 juta), Instagram Story Raffinagita1717 (Rp 575,6 juta), TikTok Raffinagita1717 (Rp 144,4 juta), hingga jasa kehadiran acara (event attendance) sebesar Rp 2,52 miliar.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) - 2025–2026:

  • Nilai Kontrak: Rp 10.796.955.000 (3 paket pengadaan) melalui Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
  • Tujuan: Edukasi pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan nasional.
  • Rincian Output: Terdiri dari influencer engagement senilai Rp 3,59 miliar, influencer engagement pembangunan BINS Rp 3,6 miliar, serta jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, Rp 3,6 miliar.

Dalam proyek bersama KKP, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk memproduksi konten edukatif berbasis perjalanan (traveling), mulai dari budidaya ikan nila di Karawang, kampung nelayan, Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga gudang pendingin (cold storage) dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Secara keseluruhan, RANS mengeklaim telah memproduksi lebih dari 150 output kreatif (120+ dari KKP, 25+ dari kebudayaan) dengan raihan lebih dari 52,6 juta penayangan kumulatif di berbagai kanal digital. Penetapan tarif kontrak sendiri disebut mengacu pada standar commercial rate card perusahaan yang mempertimbangkan tingkat kompleksitas, logistik, perjalanan, hingga kehadiran off-air.

Klarifikasi Mengenai Isu Konflik Kepentingan

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi benturan kepentingan mengingat Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, pihak RANS memberikan catatan khusus:

  • Perusahaan Berdiri Sejak 2018: RANS telah tumbuh menjadi ekosistem hiburan dan kreator besar dengan lebih dari 140 juta pengikut jauh sebelum pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
  • IP Dikembangkan Lebih Awal: Kekayaan intelektual seperti The Dudas-1 mulai dikembangkan sejak pertengahan 2024 dan telah menelurkan sekitar 90 konten mandiri sebelum memperoleh kontrak kerja sama resmi dari KKP.

5 Catatan Kritisisme dari ICW

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa berbalut anggaran negara ini dengan mengidentifikasi lima pokok persoalan utama:

  1. Adanya ketidakkonsistenan antara kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan masifnya belanja jasa kementerian.
  2. Manfaat belanja jasa kementerian dinilai belum dapat diukur secara terbuka kepada publik.
  3. Spesifikasi pengadaan dinilai berpotensi mengarah pada satu penyedia tunggal sehingga menutup ruang persaingan sehat.
  4. Penggunaan uang rakyat dinilai kurang tepat jika difokuskan untuk membentuk citra melalui figur publik populer.
  5. Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok, fungsi, serta rencana strategis kementerian.