JAKARTA, saatini.com - Polemik seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah terjadi perbedaan pernyataan terbuka antara pihak Istana.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah klaim Gibran yang mengaku mendapat restu dan saran langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjuang (fight) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perdebatan ini mencuat setelah Gibran menyatakan niatnya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menilai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah.

Gibran mengeklaim langkah tersebut merupakan salah satu bentuk arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, klaim ini langsung dimentahkan oleh Syahganda Nainggolan.

Menurut Syahganda, sikap hukum yang disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra mencerminkan cerminan pandangan resmi Presiden Prabowo Subianto.

"Saran Presiden yang benar itu yang diwakili oleh Yusril. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum," tegas Syahganda.

Yusril sebelumnya telah memaparkan logika hukum bahwa perkara ijazah Gibran yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah berstatus final and binding (berkekuatan hukum tetap).

Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau PK karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam sengketa awal di MA yang melibatkan Dirjen Dikdasmen.