JAKARTA, saatini.com - Pemerintah mulai memiliki landasan hukum baru untuk menentukan besaran upah minimum tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Kehadiran regulasi tersebut menjadi perhatian pekerja dan pengusaha karena formula penghitungan upah minimum akan menjadi salah satu dasar penentuan kenaikan gaji minimum pada tahun depan.

Yassierli mengatakan ketentuan mengenai pengupahan sudah tercantum dalam undang-undang terbaru. Karena itu, masyarakat dapat mempelajari langsung aturan tersebut untuk mengetahui mekanisme penetapan UMP 2027.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, Yassierli meminta publik merujuk pada ketentuan dalam regulasi baru tersebut.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Formula UMP 2027 Mempertimbangkan Tiga Variabel

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah mengatur mekanisme penghitungan upah minimum melalui Pasal 139.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Ada tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam formula penghitungan upah minimum, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Ketiga komponen tersebut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan besaran upah minimum. Sementara itu, pemerintah menetapkan nilai indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme penetapan UMP 2027 karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi turut menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum pekerja.

Besaran UMP Mengacu pada Formula dan Kebutuhan Hidup Layak

Selain menggunakan formula penghitungan upah minimum, UU 27/2026 juga mengatur penggunaan indikator kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah.

Pasal 139 ayat (4) menyebutkan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

Dengan ketentuan tersebut, kebutuhan hidup layak menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses penentuan besaran upah minimum.

Artinya, penetapan UMP tidak hanya mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan inflasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan yang layak.

Sementara itu, Pasal 138 UU 27/2026 menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Ketiga aspek tersebut menjadi landasan agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kondisi pekerja sekaligus kemampuan ekonomi dan perkembangan dunia usaha.

Survei Kebutuhan Hidup Layak Jadi Dasar Rekomendasi UMP

Untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan hidup layak masyarakat, pemerintah juga mengatur mekanisme survei yang dilakukan oleh lembaga pemerintah penyelenggara urusan statistik.

Survei tersebut dilaksanakan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Hasil survei kebutuhan hidup layak nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Dengan demikian, proses penetapan UMP melibatkan sejumlah tahapan dan pertimbangan, mulai dari pengumpulan data kebutuhan hidup masyarakat, kondisi perekonomian daerah, hingga rekomendasi dewan pengupahan.

Peran pemerintah daerah menjadi penting karena setiap provinsi memiliki kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup masyarakat yang berbeda.

Aturan Teknis Penghitungan UMP 2027 Masih Menunggu Peraturan Pemerintah

Meski UU Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur formula dasar penghitungan upah minimum, pemerintah masih perlu menerbitkan aturan pelaksana untuk menjabarkan ketentuan teknisnya.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5), yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penghitungan upah minimum akan diatur melalui peraturan pemerintah.

Karena itu, mekanisme teknis penetapan UMP 2027 masih perlu menunggu ketentuan pelaksana tersebut.

Bagi pekerja maupun pengusaha, terbitnya peraturan pemerintah akan menjadi informasi penting untuk memahami secara lebih terperinci penerapan formula upah minimum, termasuk mekanisme perhitungan dan tahapan penetapannya.

Dengan landasan UU 27/2026, pemerintah telah menetapkan sejumlah variabel dan prinsip yang menjadi dasar penghitungan upah minimum. Selanjutnya, aturan teknis akan menentukan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam penetapan UMP 2027 di setiap provinsi.