JAKARTA, saatini.com - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Perusahaan tersebut dijerat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa PT BSJ nekat menjalankan operasi penambangan nikel secara ilegal meskipun masa Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan telah kedaluwarsa sejak belasan tahun lalu.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Modus Operandi: Garap Hutan Lindung Hingga Suap Pejabat

Berdasarkan hasil penyidikan, PT BSJ diduga melakukan serangkaian pelanggaran berat demi meraup keuntungan berlipat dari bumi Sulawesi Tenggara:

  • Penambangan di Kawasan Terlarang: Perusahaan mengeksploitasi kawasan hutan lindung secara tanpa hak.
  • Manipulasi Dokumen IUP: Menggunakan dokumen perizinan internal untuk menjual nikel hasil tambang ilegal seolah-olah berasal dari wilayah konsesi yang sah.
  • Dugaan Penyuapan Perizinan: Memberikan setoran atau gratifikasi kepada oknum penyelenggara negara guna meloloskan verifikasi serta mengevaluasi keabsahan dokumen tanpa pemeriksaan ketat.

Akibat aktivitas ilegal ini, negara ditaksir mengalami kerugian keuangan dan kerugian perekonomian yang masif. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama tim penyidik masih melakukan penghitungan nilai kerugian negara.

Seret Sosok AK dan Penggeledahan 6 Perusahaan di Konawe Utara

Anang membeberkan bahwa PT BSJ berada di bawah kendali sosok pengusaha berinisial AK. Nama AK sebelumnya telah masuk dalam radar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai aktor intelektual atau beneficial owner (pemilik manfaat) yang menguasai kawasan hutan negara secara melanggar hukum.

Menindaklanjuti penetapan tersangka korporasi tersebut, tim penyidik Kejagung bergerak cepat menggeledah enam kantor perusahaan yang terafiliasi dengan sosok AK pada Senin (9/11/2026), termasuk kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.

Dari penggeledahan maraton itu, penyidik menyita berbagai barang bukti krusial:

  1. Dokumen Perizinan: Berkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
  2. Barang Bukti Elektronik: Sejumlah perangkat laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi (PC) milik operasional perusahaan.

"AK merupakan salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan langsung atau beneficial owner dari penambangan ilegal ini," tegas Anang.

Atas perbuatan sistematis tersebut, PT BSJ dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal tindak pidana korupsi KUHP baru Pasal 603 jo. Pasal 20, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18, hingga pasal suap-menyuap penyelenggara negara.