JAKARTA, saatini.com - Penyidikan skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh publik memasuki babak baru. Korps Bhayangkara kini memfokuskan perburuan pada sosok pemberi perintah di balik aksi empat jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Empat perwira tinggi yang dijerat pasal penyadapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menegaskan bahwa penyidik akan menelusuri seluruh simpul keterlibatan pihak luar maupun jajaran internal tanpa terkecuali.

"Semua akan kita telusuri," tegas Komjen Asep Safrudin saat dikonfirmasi mengenai pencarian sosok pemrakarsa perintah, Sabtu (7/11/2026).

Pembentukan Tim Khusus dan Investigasi 6.000 Objek Penyadapan

Guna merespons gejolak publik atas dugaan pelanggaran keamanan negara ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi membentuk Tim Khusus (Timsus) yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pembentukan tim khusus ini merupakan komitmen transparan institusi dalam menyikapi isu krusial nasional.

"Bapak Kapolri telah mencermati dan mendengarkan perkembangan informasi yang menjadi perhatian publik. Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri telah membentuk tim secara khusus," jelas Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta.

Komisi III DPR: Kejahatan Serius, Mustahil Tanpa Motif Politik Besar

Dukungan penuh terhadap langkah Polri mengalir dari Parlemen. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak penyidik bergerak cepat membongkar motif utama di balik aksi penyadapan yang menyasar hingga 6.000 objek vital,termasuk Presiden Prabowo serta pimpinan Komisi III DPR.

Habiburokhman menilai skala penyadapan masif ini mustahil berjalan tanpa pergerakan dan agenda politik tingkat tinggi.

  • Fokus Pengawalan DPR: Mengawal proses hukum agar tidak terhenti pada pelaku di lapangan semata.
  • Tuntutan Transparansi: Menolak segala bentuk kompromi bagi pemberi bantuan, pemberi perintah, maupun pihak yang diuntungkan dari data penyadapan.

"Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini kejahatan serius skala besar. Nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar di baliknya. Jangan ada kompromi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau," pungkas Habiburokhman.