SERANG, saatini.com - Gubernur Banten, Andra Soni, melontarkan sikap tegas menolak segala bentuk wacana relokasi maupun uji coba pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) keluar dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.
Pernyataan keras ini disampaikan Andra di Kota Serang, Selasa, sebagai langkah antisipasi agar tragedi kematian satwa langka kebanggaan Indonesia tidak kembali terulang.
Belajar dari Tragedi Kematian Badak "Mustofa"
Penolakan Andra bukan tanpa alasan. Ia menyoroti peristiwa memilukan pada 7 November 2025 lalu, ketika seekor Badak Jawa bernama Mustofa mati tak lama setelah menjalani proses translokasi. Saat itu, Mustofa dipindahkan dalam program Operasi Merah Putih menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang sejatinya masih berada di dalam kawasan TNUK.
"Kita ingat peristiwa Mustofa. Saat dipindahkan dari habitat aslinya—meski masih di kawasan Ujung Kulon—tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa. Kita tidak berharap lahir 'Mustofa-Mustofa' yang lain," tegas Andra.
Meski hasil nekropsi Kementerian Kehutanan menyebutkan Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan, Andra menilai insiden tersebut adalah alarm keras. Menurutnya, risiko pemindahan satwa bercula satu ini terlalu tinggi, mengingat populasinya di alam liar kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 80-an individu berdasarkan pantauan kamera jebak (camera trap).
Ujung Kulon: Satu-satunya Rumah Sejati Badak Jawa
Andra mengingatkan bahwa Ujung Kulon telah diakui dunia dan ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991. Kawasan ini adalah satu-satunya benteng terakhir tempat hidup dan berkembang biaknya Badak Jawa di muka bumi.
"Saya yakin masyarakat Banten, Indonesia, hingga dunia punya pemahaman yang sama bahwa badak bercula satu hanya hidup dan berkembang biak di Ujung Kulon. Kami berharap, jangan coba-coba atau diuji coba pemindahannya ke tempat yang bukan habitatnya," ujarnya.
Alih-alih memindahkan satwa, Andra mendesak pemerintah pusat dan pihak terkait untuk lebih fokus pada pengamanan ketat kawasan TNUK guna memastikan rantai perburuan liar terputus sepenuhnya.
Soal Polemik Tambang di Perairan Ujung Kulon
Di sisi lain, Andra turut merespons kegelisahan publik terkait Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2026 yang menetapkan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ia memastikan bahwa penetapan status tersebut bukan berarti izin pengerukan alam langsung dibuka begitu saja.
"Tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa langsung melakukan eksplorasi. Status itu kan bisa diarahkan menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya," pungkas Andra menenangkan kekhawatiran publik.
Tinggalkan Komentar