BANDUNG, saatini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mewujudkan basis data masyarakat yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Perlindungan Sosial dan IKD Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Rabu, 18 November 2026.
Dalam arahannya, Iskandar mengingatkan seluruh camat, lurah, serta petugas agen Perlinsos agar semakin mengoptimalkan peran masing-masing dalam mempercepat pendataan masyarakat di wilayahnya.
Berdasarkan evaluasi hingga 17 November 2026, pendataan telah menjangkau 135.700 kepala keluarga (KK) dari total sasaran 870.832 KK. Capaian tersebut menjadi dasar untuk memperkuat strategi dan koordinasi agar proses pendataan dapat berjalan lebih cepat.
"Pendataan ini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi menjadi acuan kita untuk menentukan arah kebijakan, penganggaran, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Iskandar.
Ia mengingatkan, ketelitian petugas dalam melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang akurat harus menggambarkan keadaan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan indikator kepemilikan aset.
Misalnya, kepemilikan kendaraan bermotor belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang karena kendaraan tersebut bisa digunakan sebagai sarana mencari nafkah, seperti bekerja sebagai pengemudi ojek daring.
Oleh karena itu, Iskandar meminta aparat kewilayahan memanfaatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya untuk memastikan proses pendataan berlangsung cermat dan sesuai kondisi lapangan.
Dari sisi sumber daya, Pemkot Bandung telah memiliki sekitar 8.074 agen Perlinsos. Namun, jumlah agen yang aktif saat ini baru sekitar 4.800 orang.
Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa menjelaskan, pelaksanaan digitalisasi Perlinsos dan IKD telah melibatkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, TNI-Polri, hingga kader dan relawan masyarakat.
Dinas Sosial juga terus memberikan pendampingan teknis, terutama kepada kecamatan dengan capaian pendataan yang masih perlu ditingkatkan.
Koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Diskominfo turut diperkuat untuk mempercepat aktivasi IKD dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
Yorisa berharap seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan dapat memperkuat komitmen bersama, termasuk mengoptimalkan publikasi melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi publik agar masyarakat semakin memahami pentingnya program tersebut.(***)
Tinggalkan Komentar