JAKARTA, saatini.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak hanya sekadar menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memegang peranan kunci dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Melalui lonjakan produksi pertanian, pendapatan petani dan roda ekonomi perdesaan secara otomatis ikut terangkat.

“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Target 4 Tahun 

Dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Budiman memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas percepatan pencapaian swasembada beras nasional.

Target awal yang ditetapkan Presiden selama empat tahun berhasil dituntaskan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang konsisten dan eksekusi konkret di lapangan mampu membawa hasil nyata.

“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.

Langkah ini dinilai sangat strategis untuk membentengi Indonesia dari ancaman perubahan iklim, El Nino, hingga ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan dunia.

Impor Beras Dihentikan

Capaian bersejarah ini ditandai dengan penghentian impor beras konsumsi pada tahun 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, melonjak 13,29 persen dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 30,62 juta ton.

Adapun produksi padi secara keseluruhan menembus 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan total luas panen mencapai 11,32 juta hektare.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengumumkan secara resmi pencapaian swasembada pangan nasional ini pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Kesejahteraan Petani Membaik

Penguatan sektor pertanian ini juga berdampak langsung pada daya beli masyarakat tani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 menyentuh angka 131,11 atau naik 1,49 persen, menjadi bukti nyata membaiknya tingkat kesejahteraan petani.

Dari sisi penyerapan, Perum Bulog mencatat pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 8 Oktober 2026 telah mencapai 4.115.014 ton setara beras.

Angka ini mencapai 102,88 persen dari target pemerintah (4 juta ton) dan melampaui capaian sepanjang 2025 (3,19 juta ton).

Sementara itu, produksi beras periode Januari–Agustus 2026 telah menyentuh 25,29 juta ton, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BPS tercatat aman sebesar 4,61 juta ton per September 2026.

Budiman mengingatkan bahwa agenda utama selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan dari swasembada pangan ini agar manfaatnya terus dirasakan jangka panjang.

“Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Mengingat sebagian besar masyarakat rentan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peningkatan produktivitas harus terus berjalan seiring dengan perluasan kesempatan ekonomi di desa.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Budiman menutup keterangannya.