JAKARTA, saatini.com - Genap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sektor pembangunan perumahan rakyat mencatatkan capaian positif. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) melaporkan bahwa Program 3 Juta Rumah telah merealisasikan sebanyak 324.213 unit hunian hingga pertengahan tahun ini.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.

"Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 180.600 unit hingga 14 Oktober 2026. Realisasi ini setara 51,6 persen dari target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026," ungkap Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, Minggu (18/10/2026).

Penyaluran Rumah Subsidi FLPP 

Sebagai perbandingan, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP pada tahun 2025 lalu berhasil menyentuh angka 278.868 unit. Selain fokus pada penyediaan rumah baru, pemerintah juga mempercepat perbaikan kualitas hunian lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp8,59 triliun untuk membedah 400.000 unitrumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Angka alokasi ini melonjak sangat tajam jika dibandingkan tahun 2025, yang saat itu menyasar 45.073 unit rumah dengan total anggaran Rp1,02 triliun.

Menggerakkan Ekonomi Lokal

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target fisik secara keseluruhan mencapai 414.184 unit pada tahun 2026, dengan BSPS sebagai pilar utamanya.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan keluarga penerima manfaat, pelaksanaan program perumahan ini dirancang untuk memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

"Program bedah rumah ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih aman dan sehat. Pelaksanaannya juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja," tegas Kurnia.

Capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengikis angka keterbelakangan hunian (backlog) dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia.