BANDUNG, saatini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus tercermin dalam perubahan pola pikir, budaya kerja, dan akuntabilitas aparatur.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam Rapat Progres Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026, Rabu 18 November 2026.
Zulkarnain mengatakan, peningkatan kualitas birokrasi membutuhkan perubahan pola pikir seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana. Setiap aparatur harus memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja dan penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Menurutnya, akuntabilitas kinerja tidak cukup diukur dari terlaksananya program dan terserapnya anggaran. Lebih dari itu, setiap program harus menghasilkan keluaran yang jelas serta mendukung pencapaian visi Kota Bandung.
"Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi harus didukung perubahan mindset seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana, serta perubahan budaya kerja untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel," ujar Zulkarnain.
Ia menjelaskan, capaian SAKIP Kota Bandung pada 2025 memperoleh nilai 82,26 atau predikat A. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 81,40.
Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung pada 2025 mencapai 88,06 dengan kategori A, meningkat dari 88,02 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan target memperoleh predikat AA.
Zulkarnain menuturkan, Pemkot Bandung telah membangun sistem informasi terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja aparatur. Integrasi aplikasi e-SAKIP dan Mang Bagja memungkinkan pengukuran kinerja secara otomatis sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, Rahmat Sartiyadi menjelaskan, penguatan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
Reformasi Birokrasi General berfokus pada pembenahan sistem dan manajemen internal pemerintahan. Aspek ini mencakup penguatan akuntabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integritas, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Terdapat enam tema yang menjadi fokus, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta ketahanan pangan nasional.
Rahmat menyampaikan, Pemkot Bandung telah menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan perangkat daerah.
Melalui kedua pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam program dan kinerja yang terukur.
Monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Pemkot Bandung berharap penguatan akuntabilitas dan perubahan budaya kerja dapat mendorong birokrasi yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (***)
Tinggalkan Komentar