JAKARTA, saatini.com - Upaya bersih-bersih dalam ekosistem layanan kesehatan nasional membuahkan hasil signifikan. BPJS Kesehatan mencatat berhasil mencegah potensi kecurangan (fraud) senilai Rp6,5 triliun dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025.

Capaian ini menjadi modal penting bagi BPJS Kesehatan untuk menargetkan penyelamatan dana publik yang lebih optimal pada 2026, demi menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi sekitar 285 juta jiwa peserta di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa tren penyelamatan dana dari praktik curang ini menunjukkan konsistensi pengawasan yang ketat dalam tiga tahun terakhir.

"Pada tahun 2023 uang yang kita selamatkan itu Rp1,2 triliun dan pada 2024 meningkat menjadi Rp6,6 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan," ujar Prihati di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Meski angka pencegahan pada 2025 tercatat sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Prihati memandangnya sebagai sinyal positif. Ia berharap penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para pemberi pelayanan kesehatan (faskes) terhadap aturan yang berlaku.

Modus Kecurangan yang Mengintai Dana JKN

Dalam praktiknya, kecurangan pada program JKN muncul dalam beragam modus yang merugikan sistem pembiayaan kesehatan. Beberapa di antaranya meliputi:

  • Phantom Billing: Menagihkan biaya atas layanan medis atau tindakan yang sebenarnya fiktif (tidak pernah diberikan kepada pasien).
  • Upbilling: Memanipulasi kode diagnosis penyakit agar nilai klaim yang dibayarkan menjadi jauh lebih besar dari yang seharusnya.
  • Klaim & Rujukan Berulang: Melakukan penagihan ganda atau mengulang rujukan pasien tanpa indikasi medis yang jelas.

Bukan Sekadar Masalah Uang, Tapi Nyawa Pasien

Prihati menegaskan bahwa pemberantasan fraud bukan semata-mata urusan menyelamatkan keuangan negara, melainkan menyangkut langsung keselamatan nyawa pasien dan kepercayaan publik terhadap sistem medis.

Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2024, tercatat 1 dari 10 pasien mengalami kerugian (harmed) saat mengakses layanan kesehatan. Bahkan, laporan WHO 2025 menunjukkan bahwa 40 persen pasien dengan penyakit kronis kehilangan kepercayaan pada sistem pelayanan kesehatan akibat praktik yang tidak berintegritas.

"Kecurangan pada JKN dapat bereskalasi menjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecacatan atau meninggalnya pasien. Selain itu, data OECD 2017 juga menunjukkan 20 persen belanja kesehatan tidak memberikan hasil yang optimal," tegas Prihati.

Untuk membendung modus kecurangan yang kian kompleks, BPJS Kesehatan kini mengintegrasikan teknologi analitik data mutakhir, validasi klinis yang ketat, investigasi lapangan, hingga penindakan aspek hukum.

Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dan Perlindungan Pelapor

Langkah tegas BPJS Kesehatan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan bahwa JKN adalah amanat konstitusi yang dibangun di atas semangat gotong royong.

"Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan," kata Cak Imin.

Ia menambahkan, membangun ekosistem antikecurangan membutuhkan penguatan regulasi, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta jaminan perlindungan bagi para pelapor (whistleblower) yang berani membongkar praktik curang di lapangan.

Sebagai langkah konkret memperluas sinergi, BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Wadah kolaborasi lintas sektor ini dirancang sebagai ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik guna memperkuat integritas pelayanan kesehatan di Tanah Air.