JAKARTA, saatini.com - Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk mengamankan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam (SDA) nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, resmi mengeluarkan instruksi keras melarang seluruh aktivitas ekspor komoditas tambang dan gas melalui negara transit.

“Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau,” ujar Bahlil secara terbuka saat membuka ajang Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan bahwa skema pengiriman komoditas energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk Liquefied Natural Gas (LNG), harus dilakukan secara langsung (direct shipment) dari Indonesia ke negara tujuan akhir, tanpa ada pemberhentian di negara ketiga.

Ia memisalkan, jika komoditas hasil tambang hendak diekspor ke China, Korea Selatan, atau Jepang, maka armada pengangkut wajib berangkat langsung dari pelabuhan Indonesia menuju negara-negara pembeli tersebut.

“Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung,” cetus Bahlil.

Soroti Kerugian Neraca Perdagangan dan Pajak Indonesia

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Bahlil menilai praktik transit selama ini hanya menguntungkan negara perantara yang mengeruk manfaat dari pajak dan pencatatan neraca perdagangan, sementara Indonesia kerap dirugikan ketika terjadi dinamika global.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung,” tegasnya.

Meski enggan menyebutkan nama negara perantara yang dimaksud secara eksplisit, Bahlil berseloroh bahwa publik dan pelaku industri tentu sudah memahami negara mana yang dia maksud.

“Kalau ditanya negara mana, kamu tahu dalam hati kalian sudah itu,” katanya.

Jaga Kedaulatan Energi 

Prinsip kedaulatan negara, menurut Bahlil, adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar oleh pihak asing mana pun. Indonesia tidak boleh didekte oleh kepentingan luar yang hanya mengambil keuntungan sepihak.

“Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ujar Bahlil menimpali.

Pernyataan keras ini mengemuka tak lama setelah pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan sebagian pasokan gas bumi demi prioritas kebutuhan dalam negeri. Indonesia baru saja mengurangi alokasi ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

Sebagai gambaran, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD yang bersumber dari blok migas di Laut Natuna dan Sumatera. Pengurangan ini dipastikan masih berada dalam batas toleransi minimum perjanjian kontrak kerja sama.

Selain gas pipa, Bahlil mencatat Indonesia juga mengekspor 148 kargo LNG. Ia menyoroti dugaan bahwa sebagian dari kargo LNG yang dikirim ke Singapura disinyalir tidak sepenuhnya dikonsumsi di dalam negeri mereka, melainkan diperdagangkan kembali (re-exported) ke negara lain untuk meraup untung tambahan.