SAATINI.COM – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi pada 2025 bisa mencapai Rp1.900—Rp2.000 triliun atau naik sekitar 16 persen dari target 2024.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini berjalan terpisah-pisah.
Dikutip Harianinvestor.com, terdapat empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah untuk dikonsolidasikan, yaitu:
1. Kebijakan investasi.
2. Kebijakan industri.
3. Kebijakan keuangan.
4. Kebijakan perdagangan.
Baca Juga:
Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan
Diminta Incar Kasus-kasus Korupsi Besar, KPK Tanggapi Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Calon Ketua Umum PBB Periode 2025 – 2030, Tokoh Muda Gugum Ridho Putra Deklarasi Mencalonkan Diri
Integrasi keempat pilar itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan hal tersebut dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Pilar pertama, kebijakan investasi
Yuliot menuturkan bahwa perlu ada kemudahan perizinan berusaha, insentif yang lebih menarik, dan penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global.
Termasuk implementasi pajak minimum global atau global mininum tax (GMT).
Baca Juga:
Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat Digeledah Penyidik, Begini Penjeĺassn KPK
Total Sebesar Rp14 Triliun, Presiden Prabowo Subianto akan Hapus Utang Sekitar 1 Juta Pelaku UMKM
Pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi.
Termasuk pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), dan pembebasan bea masuk.
Pilar kedua, kebijakan industri
Kebijakan industri yang ada di berbagai kementerian dan lembaga juga harus diintegrasikan.
Termasuk mengintegrasikan program-program hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Baca Juga:
Soal Munculnya Nama Mantan Presiden Jokowi dalam Daftar Tokoh Korup di Dunia, OCCRP Beri Respons
Gugat Balik LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH
Pilar ketiga adalah kebijakan keuangan
Yuliot menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan investasi.
“Jadi dari kebijakan terkait keuangan, kita harus integrasikan dan memetakan bagaimana dukungannya,” tuturnya.
Pilar keempat adalah kebijakan perdagangan
Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi berbagai hambatan dalam arus keluar-masuk barang.
“Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor, karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi dan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang hadir secara virtual.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infotelko.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiindonesia.com dan Helloseleb.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.
